Wacana Redenominasi Rupiah Kembali Muncul

Rancangan redenominasi rupiah yang sempat muncul pada 2017 lalu, kini kembali diangkat.

PALANTA.ID – Wacana penyederhanaan nilai rupiah alias redenominasi muncul lagi. Kementerian Keuangan memasukkan rencana redenominasi ke daftar beleid yang akan dibahas pada 2020-2024.

Intinya, redenominasi akan membuat nominal rupiah lebih sederhana. Nantinya Rp 1.000 akan diubah menjadi Rp 1, menyederhanakan tiga digit.

Pada 2017, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sempat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun RUU itu masih nyangkut di Senayan, belum ada pengesahan sampai sekarang.

Padahal andai disahkan, maka Rp 1.000 menjadi Rp 1 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Setelah masa transisi selama lima tahun, redenominasi bakal berlaku penuh pada 2025.

Melansir CNBC Indonesia, muncul pertanyaan, apa yang menjadi latar belakang pemerintah dan BI memandang redenominasi sebagai sebuah hal yang penting?

“Bahwa pada saat ini pecahan Rupiah memiliki jumlah digit yang terlalu banyak, sehingga untuk efisiensi transaksi perekonomian dan meningkatkan kredibilitas Rupiah, perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai tukarnya,” sebut konsiderans huruf c RUU Perubahan Harga Rupiah.

Ya, rupiah memang agak keterlaluan. Di Asia, hanya don Vietnam yang punya kurs lebih panjang di hadapan dolar AS. Akibatnya, pencantuman nominal rupiah, terutama dalam jumlah besar, menjadi sangat tidak praktis.

Misalnya dalam kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, penerimaan negara ditargetkan Rp 1.669.948.459.678.000. Kalau dibaca nominalnya akan berbunyi satu kuadriliun enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh delapan ribu rupiah.

Sementara belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.739.165.851.403.000. Kalau dibaca menjadi dua kuadriliun tujuh ratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi). Urgensi pembentukan: Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah,” tulis Kemenkeu dalam PMK-nya, Senin (6/7/2020).

Kemudian urgensi kedua adalah menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah.

Perubahan harga rupiah ini pernah dijelaskan lengkap dalam kajian Bank Indonesia (BI). Redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.

Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju kearah yang lebih sehat. Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, dimana yang dipotong hanya nilai uangnya.

Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang).

Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.***

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: