Bupati Agam Bantah Terlibat Dalam Pencemaran Nama Baik Mulyadi

Bupati Agam Indra Catri.

PALANTA.ID – Bupati Agam Indra Catri membantah adanya tudingan bahwa dirinya berada di balik kasus pencemaran nama baik anggota DPR RI Mulyadi.

Kepada wartawan di Padang, Indra menyayangkan adanya pernyataan dari pelaku yang menyebutkan bahwa seluruh postingan pencemaran nama baik itu atas perintah atasannya.

“Yang sangat saya sayangkan, dalam surat pernyataan maaf itu menuduh saya dan Pak Sekda sebagai atasan beliau (tersangka) untuk memerintahkan dan menyetujui melakukan perbuatan tersebut,” kata Indra, Ahad, 5 Juli 2020.

Indra menegaskan, tuduhan itu tidak mendasar sesuai fakta hukum. Sebab, kasus ini masih dalam proses penyidikan Polda Sumbar.

“Tuduhan kepada kami tuduhan tidak mendasar. Tuduhan kepada kami yang disampaikan saudara ES dalam surat permohonan maaf dan pernyataannya, sepertinya belum layak disampaikan ke publik. Karena kasus ini masih proses penyidikan,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, dirinya juga merasa tidak etis untuk mengomentari apa yang masuk dalam proses penyidikan. Namun, karena banyak pihak yang menanyakan persoalan tersebut, maka sudah sepatutnya dia bersuara.

“Beliau (tersangka) minta maaf saya hormati, tapi jangan mengaitkan dengan saya. Secara hukum, ini masih dalan proses penyidikan,” ujarnya.

Dilansir Langgam, kasus pencemaran nama baik Mulyadi terus bergulir, bahkan sampai menyeret Bupati Agam Indra Catri dan Sekda Agam Martias Manto.

Keduanya disebut-sebut dalang dibalik kasus tersebut.

Sebelumnya, Polda Sumatra Barat telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Masing-masing ES (58) dan RP (33) yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Agam dan satunya lagi pekerja swasta RH (50).

Nama Indra Catri terungkap setelah adanya permohonan maaf dari tersangka ES kepada Mulyadi atas kasus yang menjeratnya. Dia menyebutkan, postingan pencemaran nama baik melalui media sosial itu bukan atas kemauannya sendiri.

Dalam surat bermaterai pada tanggal 30 Juni 2020 itu, ES menyebut seluruh postingan pencemaran nama baik itu atas perintah atasannya yaitu Bupati Agam Indra Catri yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sekda Agam, Martias Manto.***

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: